Dinasti Politik Dan Korupsi Yang Terus Berulang

Dinasti Politik Dan Korupsi Yang Terus Berulang

“Dalam proses pengadaan barang dan jasa , KPK juga telah menerbitkan panduan sebagai rambu untuk menghindari praktik mark-up, benturan kepentingan dan perbuatan curang lainnya, serta tidak memanfaatkan pelonggaran proses PBJ untuk korupsi,” kata Ipi. Di masa pandemi Covid-19 ini, KPK mendorong pentingnya penguatan peran dan fungsi lembaga-lembaga pengawas. Hal tersebut harus dilakukan demi meminimalisasi penyalahgunaan yang berujung tindak pidana korupsi.

Birokrasi pemerintahan seharusnya free of charge untuk masyarakat dan tidak mempersulit. Dengan naiknya angka kemiskinan tentunya angka kriminalitas juga akan naik. Masyarakat kecil juga akan melakukan korupsi, tidak hanya pejabat tinggi. Sesuai dengan paparan mengenai ketimpangan pendapatan yang memiliki timbal balik, dalam hal ini akan terjadi.

Menurut analisa Ujang, kasus ini beririsan dengan kepercayaan publik terhadap partai politik. Pasalnya, Juliari merupakan Wakil Bendahara Umum PDIP. Elite parpol penguasa. Korupsi menjadi berita paling hits di negara Indonesia ini, setiap tahun ada saja pejabat yang terseret kasus Slot Emoney korupsi. Segala bentuk cara telah dilakukan oleh negara untuk memberantas pergerakan korupsi namun sampai sekarang korupsi masih berkeliaran dan tumbuh subur di seluruh wilayah Indonesia. Seolah menjadi ulat, Korupsi terus menggerogoti negara dan melubangi keuangan negara.

Dalam Kertas Posisi tentangSistem Integritas Partai Politik, KPK menyatakan bahwa ketidakintegritasnya parpol diakibatkan oleh empat faktor, yakni ketiadaan standar etik, kaderisasi yang lesu, rekrutmen yang kacau, dan tata kelola keuangan partai yang masih serampangan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi , Nurul Ghufron mengatakan, KPK berharap para kepala daerah maupun penyelenggara negara untuk memahami bahwa kedudukannya adalah untuk kepentingan publik. Yohanes menilai, karena biaya politik mahal tersebut menyebabkan seseorang yang ingin menjadi anggota legislatif maupun eksekutif harus memiliki persiapan dan kekuatan ekstra. Hal itu, menurut dia, menyebabkan para calon menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan awal menjadi anggota legislatif serta eksekutif. Ciita-citanya melindungi segenap masyarakat dan menyejahterakan umum. Untuk itu, penting bagi seluruh parpol yang ada untuk melakukan evaluasi diri.

Hal itu dikatakan menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi III DPR, Adies Kadir, yang menyinggung makalah Yohanes terkait korupsi politik. Adies mendalami makalah Yohanes tersebut dan menanyakan pandangan yang bersangkutan cara mengatasi korupsi politik tersebut. Setiap penyelenggara negara harus menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance yang dapat diwujudkan dengan diawali cara yang baik. Istilah korupsi saat ini sedang naik daun seiring dengan derasnya penolakan RUU tentang Revisi Undang-Undang KPK. Ditinjau dari sisi ekonomi, korupsi memiliki dampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi. Dampak negatif tersebut antara lain menghambat pertumbuhan ekonomi sebuah negara, mereduksi upaya-upaya untuk memperbesar peluang dalam perekonomian, keterbatasan pilihan pelaku ekonomi akibat birokrasi yang tidak mendukung serta menghambat terciptanya investasi yang bersih. Dia menjelaskan, Kemendagri dapat menggunakan kewenangan mendorong keterbukaan partai politik untuk berani membuka keuangan parpol.

Politik Korupsi

UU tentang Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan definisi khusus mengenai korupsi politik. Korupsi politik mulai dikenal publik melalui beberapa putusan perkara tindak pidana korupsi. JAKARTA – Dalam sistem demokrasi Indonesia masih terjadi korupsi politik. Sinyalemen ini dikemukakan calon hakim agung, Yohanes Priyana, saat uji kelayakan di DPR, Jakarta, Senin (20/9). RMco.id Rakyat Merdeka – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review , Ujang Komarudin mengatakan, kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Covid-19 membuat rakyat begitu sakit hati dengan partai politik. Ketika rakyat sudah mati rasa dengan parpol, sulit ditemukan obatnya.

Kekuasaan yang terlalu lama cenderung disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroni. Menurut Nurliah, hanya para aparatur sipil negara dan pejabat pemerintahan maupun pejabat politik yang berintegritas yang diperbolehkan menduduki jabatan penting, sehingga harus dibuat sistem yang dapat menilai jiwa integritas antikorupsi setiap kandidat calon pejabat. Dalam hal ini setidaknya setiap partai politik harus memiliki pola rekrutmen yang bersifat baku, inklusif, fairness , dan akuntabel.

Oleh karena itu, pertama, diperlukan revisi terhadap UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU. Revisi ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Misalnya dengan menambah masa hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Comments are closed.