Astaga! Erick Sebut Ada Korupsi Jumbo Terselubung Di Ptpn

Astaga! Erick Sebut Ada Korupsi Jumbo Terselubung Di Ptpn

Ditengah carut-marutnya penegakan hukum, banyak pihak mengklaim dirinya yang hebat, kuat, dan mampu menuntaskan korupsi. Para advokat selalu berdiri di garis depan untuk “membela” para korupstor dengan melegitimasikan UU dan Peraturan Pemerintah sebagai referensi hukum guna melemahkan semangat perlawanan dan pencegahan atas perbuatan melawan hukum sebagai bagian dari Politik Kekuasaan. Dua saksi berasal merupakan pegawai negeri sipil Provinsi Banten dalam penyidikan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di SMKN 7 Tangerang Selatan. Bahtiar mengingatkan kembali komitmen semua pihak dalam upaya pemberantasan korupsi.

Korupsi

Kasus-kasus korupsi di Tanah Papua Barat, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat sengaja dibiarkan bebas mengalir menyusuri relung hidup setiap anak bangsa dan dipelihara untuk memperkaya pihak-pihak di Tanah Papua Barat maupun Indonesia. Dengan bukti ini, maka susah untuk menghilangkan karakter korupsi Bangsa ini, mulai dari anak bangsa di pusat pemerintahan-sampai ke daerah-daerah. Gambar Y menunjukkan kaitan antara korupsi dan pengangguran yang berbanding lurus. Ketika korupsi marak di suatu negara, maka tingkat pengangguran cenderung marak di negara tersebut. Hal ini mengindikasikan, dan terlihat secara visible, bahwa korupsi di suatu negara menghambat warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan. RUU KUHP tercantum dalam Pasal 16 berbunyi “Dalam mempertimbangkan hukum yang akan diterapkan, hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian hukum”.

Korupsi menjadi berita paling hits di negara Indonesia ini, setiap tahun ada saja pejabat yang terseret kasus korupsi. Segala bentuk cara telah dilakukan oleh negara untuk memberantas pergerakan korupsi namun sampai sekarang korupsi masih berkeliaran dan tumbuh subur di seluruh wilayah Indonesia. Seolah menjadi ulat, Korupsi terus menggerogoti negara dan melubangi keuangan negara. Tentu saja sederet upaya pencegahan yang dilakukan tidak boleh mendegradasi tugas dan kewenangan melalui pendekatan penindakan. Manakala ditemukan fakta dan bukti tentang praktik korupsi dalam penyelenggaraan negara, penindakan harus dilakukan.

Pada tahun 2016 pemerintah pusat mengucurkan dana hingga Rp 46,9 triliun untuk 74,7 ribu desa ( tanggal 19 Mei 2016). Taufik mengatakan Webinar ini sebagai penyamaan frekuensi dengan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. “Korupsi ini tidak hanya terkait uang, kaitannya dalam dunia pendidikan contohnya plagiarisme, yang merupakan tindakan ketidakjujuran, sehingga sama dengan tindakan korupsi,” ujar Taufik dalam sambutannya. Tindak pidana korupsi merupakan segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara.

Maladministrasi tersebut berkaitan dengan pembentukan kebijakan, proses pelaksanaan dan penetapan hasil TWK. Selain itu, berdasarkan temuan Komnas HAM bahwa ada pelanggaran HAM atas proses assesmen oleh KPK yang tidak berdasar aturan sebagaimana UU KPK. Hal tersebut diduga sebagai bentuk penyingkiran pegawai berdasarkan stigmatisasi isu. KPK mengimbau penyelenggara negara bidang eksekutif, yudikatif, legislatif Kong4D Slot dan BUMN/D yang belum sampaikan laporan kekayaansegera penuhi kewajiban. Terakhir Kurnia Ramadhan dari ICW merasa masih ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas kasus tersebut. ICW merasa terdapat kejanggalan dalam proses penggeledahan oleh KPK yang lambat, pemanggilan saksi yang lambat, dan ada hal yang belum diungkap oleh KPK mengenai bagaimana pembagian kuota pengadaan bansos tersebut.

Comments are closed.